Menteri BUMN Erick Thohir mendukung penuh pengungkapan adanya dugaan korupsi pada perusahaan pelat merah, Waskita Beton dan juga PLN dari Kejaksaan Agung (Kejagung).
Kejagung sendiri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan penyelewengan dana pembangunan PT Waskita Beton Precast Tbk.
Keempat tersangka antara lain, AW selaku pensiunan Waskita Beton yang juga mantan Direktur Pemasaran Waskita Beton periode 2016 - 2020.
AP selaku General Manager Pemasaran Waskita Beton periode 2016 - Agustus 2020. Selanjutnya, BP selaku Staf Ahli Pemasaran Waskita Beton, dan A selaku pensiunan karyawan Waskita Beton.
"Untuk mempercepat proses penyidikan, empat orang tersangka dilakukan penahanan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana.
Untuk menutupi tindak korupsi ini, Waskita Beton melakukan pengadaan fiktif dengan meminjam bendera beberapa perusahaan dan membuat surat pemesanan material fiktif, meminjam bendera vendor atau pemasok, membuat tanda terima material fiktif, dan membuat surat jalan barang fiktif. Perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 2,58 triliun.
Selain itu, Kejagung juga membuka penyidikan baru terkait dugaan korupsi pengadaan tower transmisi Perusahaan Listrik Negera (PLN) 2016 senilai Rp 2,25 triliun.
Dengan penangkapan ini, Erick Thohir berharap kolaborasi antara Kementerian BUMN dan Kejakgung dapat terus meningkat. Kementerian BUMN, lanjut Erick, juga selalu membuka diri untuk bekerja sama dengan banyak pihak dalam memperbaiki BUMN.
"Kita tidak mau lagi BUMN jadi menara gading, ini eranya kolaborasi, Itu alasannya sejak awal kami dan Kejakgung terus berkolaborasi dalam menyelesaikan sejumlah persoalan yang ada di BUMN," jelas Erick Thohir.
Menteri terbaik Jokowi ini juga mengatakan program bersih-bersih BUMN tak sekadar membenahi perusahaan negara dari segi bisnis, melainkan juga aspek hukum yang banyak dibantu para penegak hukum, termasuk Kejagung.
Erick juga menegaskan tidak akan mentolerir setiap tindakan yang merugikan negara dan masyarakat.
"BUMN sebagai penggerak sepertiga ekonomi kita itu punya peranan vital, kalau tata kelolanya enggak benar, dikorupsi lah, itu yang rugi bukan perusahaan BUMN-nya saja, tapi juga masayarakat dan negara," kata Erick Thohir.
